Situs Resmi Forum Lingkar Pena

Nasib Kekayaan Indonesia oleh Ali Rif’an

Posted on 21. Dec, 2009 by Lia Octavia in FLP Mania

Terbit di Koran Jakarta
Senin, 21 Desember 2009

Judul: Indonesia for Sale
Penulis: Dandhy Dwi Laksono
Penerbit: Pedati, Surabaya
Tahun: I, Oktober 2009
Tebal: xv + 311 halaman
Harga: Rp 55.000

Hingga hari ini, krisis multidimensi yang menimpa Indonesia belum juga menunjukkan akan mereda. Indikatornya semakin jelas. Bisa dilihat dari pengangguran yang semakin tinggi, krisis ekonomi yang berkepanjangan, harga sembakau yang kian mahal, dan yang paling menyedihkan adalah menjamurnya para pengemis dan gelandangan.

Tentu kondisi ini tidak semata-mata dapat dipahami sebagai raibnya kehendak baik pemimpin negeri ini dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Namun, secara mendasar, Indonesia belum mampu sepenuhnya mengoperasikan kekayaan alam yang dimilikinya.

Indonesia dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Gemah ripah loh jinawe, kata kakek-nenek kita. Dalam perbincangan para pebisnis, misalnya, Indonesia selalu digaungkan sebagai negara yang kaya dan memiliki potensi besar. Tetapi gaung tersebut nyaris menjadi pemanis bibir belaka karena harta terbesar Indonesia hanyalah sekadar potensi bukan faktor produktifnya. Giliran ada pihak asing yang berhasil mengangkangi dan mengakali potensi itu menjadi hal yang betul-betul produktif, rakyat Indonesia cuma kebagian sepahnya, kalau tak mau dibilang nyinyir.

Kondisi seperti inilah yang barangkali melatar belakangi Dandhy Dwi Laksono untuk tanpa ragu-ragu menyematkan judul dalam karya bagusnya: Indonesia for Sale.

Buku ini merupakan potret dekil dari wajah perekonomian Indonesia dari sudut yang paling dalam dan kasat mata. Melalui seranai obrolan imajiner yang cerdas, kocak, dan sesekali jahil, buku ini mencoba menyisir berbagai persoalan ekonomi dan kebangsaan dengan pisau analisa yang tajam.

Secara umum, buku ini lebih fokus berbicara tentang nasionalisme dan kesejahteraan. Sebab, tak jarang kedua berjalan tidak seimbang, bahkan berbenturan. Dalam kepeminpinan enam presiden di negeri ini, misalnya, keseimbangan antara nasionalisme dan kesejahteraan mengalami pasang surut.

Di era Bung Karno, nasionalisme menjadi harga mati dan harus dijunjung tinggi, meski banyak korban, termasuk kesejahteraan. Era Suharto menempatkan pembangunan yang membabi buta. Maka, nasionalisme terdistorsi sebagai simbol patriotisme semu demi melanggengkan tiran.
Pasca reformasi, nasionalisme dan kesejahteraan malah tidak jelas. Gus Dur hadir mencoba mendamaikan keduanya agar berimbang. Tapi, ia terlalu nyleneh. Akibatnya, nasionalisme dan kesejahteraan menjadi nampak personal, kalau tak disebut kontroversial, sehingga membingungkan banyak orang.

Sementara Megawati lain lagi. Berbekal semangat juang sang ayah, ia berupaya menghidupkan idialisme dan pikiran-pikiran besar ayahnya dengan idiom nasionalisme sejati. Pekik nasionalisme digaungkan melalui partai berlabel wong cilik. Tetapi pekik tersebut hanya nyaring di telinga. Selebihnya, selama ia berkuasa, banyak kekayaan dan sumber daya alam yang pindah ke negeri orang.

Bagaimana dengan SBY? Sepanjang lima tahun pemerintahannya, Indonesia tampak belum banyak berubah. Nasionalisme dan kesejahteraan masih berada pada wilayah yang gamang. Hanya saja, ia pandai memoles citra dan menarik hati 61,9 persen penduduk Indoensia. Untuk itu, menjadi tugas kita bersama untuk menunggu sekaligus mengawasi bagaimana pekik yang digaungkan oleh kepemimpinan SBY pada jilid II ini.

Singkat kata, nasionalisme dan kesejahteraan adalah senyawa dalam membangun sebuah bangsa. Orang tak mungkin dipaksa mengerek bendera dengan perut lapar. Sebaliknya, sungguh nista menjual bendera bangsanya demi urusan perut belaka.

Peresensi adalah Ali Rif’an, pustakawan FLP Ciputat dan peneliti di Community of People Against-Corruption (CPA-C) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tags: Resensi