Berakhirnya Masa Demokrasi Parlementer atau Liberal ditandai dengan

Berakhirnya Masa Demokrasi Parlementer atau Liberal ditandai dengan

Demokrasi parlementer atau liberal adalah sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1950 hingga 1959. Sistem ini ditandai dengan adanya kabinet yang berperan sebagai eksekutif dan legislatif, sedangkan presiden hanya sebagai kepala negara. Sistem ini juga mengedepankan kebebasan individu dan hak asasi manusia, serta membatasi kekuasaan pemerintah dengan konstitusi.

Namun, sistem demokrasi parlementer atau liberal ini tidak berlangsung lama. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sistem ini berakhir dan digantikan dengan sistem demokrasi terpimpin. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

  • Krisis politik dan ekonomi yang melanda Indonesia, seperti inflasi, korupsi, pemberontakan, dan konflik antara partai-partai politik.
  • Kegagalan Badan Konstituante dalam menyusun UUD baru yang menggantikan UUDS 1950. Badan Konstituante terpecah-pecah menjadi dua kubu, yaitu kubu yang menginginkan sistem presidensial dan kubu yang menginginkan sistem parlementer.
  • Adanya pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang semakin berkembang dan berusaha mengubah ideologi negara menjadi komunis. PKI juga diduga terlibat dalam beberapa pemberontakan, seperti pemberontakan DI/TII, PRRI, dan Permesta.
  • Adanya peran militer yang semakin besar dalam urusan politik dan sosial. Militer menjadi salah satu kekuatan yang mendukung presiden Soekarno untuk mengubah sistem pemerintahan.
  • Adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh presiden Soekarno yang isinya antara lain: kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950, pembentukan MPRS dan DPAS, serta pembubaran Badan Konstituante.

Jawaban Soal

Berakhirnya masa demokrasi parlementer atau liberal ditandai dengan?

Bacaan Lainnya

A. Banyak aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia
B. Karena presiden RI, Bapak Soekarno mundur
C. Adanya pengaruh Partai Komunis Indonesia yang berkembang
D. Meluasnya peran militer sebagai unsur sosial dan politik
E. Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Jawaban yang benar adalah E. Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Baca juga: Bukti Besarnya Kekuasaan Presiden pada Masa Demokrasi Terpimpin Adalah

Penjelasan:

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh presiden Soekarno yang menandai berakhirnya masa demokrasi parlementer atau liberal dan awal dari masa demokrasi terpimpin. Dekrit ini mengandung beberapa poin penting, yaitu:

  • Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Hal ini berarti bahwa sistem pemerintahan berubah dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial, di mana presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
  • Pembentukan MPRS dan DPAS. MPRS adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD. DPAS adalah Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang berfungsi sebagai lembaga penasihat presiden.
  • Pembubaran Badan Konstituante. Badan Konstituante adalah lembaga yang terbentuk dari hasil pemilihan umum tahun 1955 yang bertugas menyusun UUD baru. Namun, karena tidak berhasil mencapai kesepakatan, Badan Konstituante dibubarkan oleh presiden Soekarno.

baca juga: Analisis Tujuan Pembagian Kekuasaan bagi Tiap-Tiap Lembaga Negara

Penutup

Demikianlah artikel yang saya buat tentang tanda berakhirnya masa demokrasi parlementer atau liberal. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin mempelajari sejarah Indonesia. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah membaca artikel ini. Sampai jumpa di artikel selanjutnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *